Duduk Semeja Dengan Orang-orang Gede

Di kos Nova. Minggu. 17 November 2013. Kami sedang nonton filem kartun. Dua filem sudah rampung. Masuk ke filem ketiga. Tiba-tiba telpon berdering. "Aha, Bung Najib mengontek? Ada apa ya?" Aku tanda tanya.

"Bang Dedy, tanggal enam abang kami undang kembali ke Jakarta."
"Untuk apa Pak?"
"Abang kami undang sebagai narasumber." katanya,"nahkah abang salah satu yang terpilih untuk dipresentasikan di diskusi nasional tentang administrasi kependudukan."
"Ya"
"Tolong lengkapi poto-foto ya Bang."
"Iya."

Hatiku sungguh dibesarkan. Benarkah aku layak jadi nara sumber. Mimikah kau ini? Tak pernah kubayangka bisa menjadi nara sumber di rembuk bertaraf nasional. Berhadapan dengan sedikitnya 150 pasang mata. Duduk semeja dengan pejabat-pejabat teras. Orang-orang yang pengalamannya jauh diatasku. Ah, hidup teramat rumit untuk dipahami. Tapi aku tetap senang.

Hari, 21 November 2013, surel dari Najib datang. Isinya memastikan surat undangan dan TOR terkirim. Selengkapnya begini:

Bang Dedy yang baik,

Berikut kami kirimkan Undangan dan ToR untuk diskusi nasional tanggal, 6 Desember 2013, demikian dan terima kasih.

Salam

Nadjib

Turut dilapirkan TOR dan surat undangan jadi narasumber. Ini dia:

Term of Reference Diskusi Nasional “Rakyat Menggugat Integritas”  Program Collaboration CLEANING dan SIAP 2 December 6, 2013

Latar Belakang

Selain menjadi wacana di kalangan intelektual dalam praktek dan teori bidang administrasi publik, hukum, ekonomi, dan politik di Indonesia, topic mengenai korupsi, integritas dan etika pejabat publik telah menjadi bahan perbincangan publik sehar-hari di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh realitas yang diwarnai dengan begitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini.

Lebih “menarik” lagi aktor pelaku korupsi di Indonesia telah semakin meluas dengan semakin beragamnya aktor yang terlibat, tidak hanya pejabat eksekutif tetapi sudah masuk ke ranah lembaga yudikatif, sebuah lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi penegakan keadilan dan pewujudan supremasi hukum di atas kepentingan politik.

Belum lagi publik masih mempergunjingkan kasus Bank Century, Wisma Atlet, Hambalang, dan mereka kembali terhenyak dengan kasus suap yang terjadi di lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi yang melibatkan pejabat tertinggi lembaga tersebut. Walau demikian ambiguitas juga exist dalam sikap permisif masyarakat terhadap kasus “petty corruption”, khususnya masyarakat bisnis, yang menganggap kewajaran suap dan gratifikasi dalam tata kelola pelayanan publik. Level permivitas masyarakat ini menyebabkan pembenaran terhadap perilaku korupsi dan memperparah korupsi sebagai “budaya” baru dalam birokrasi pemerintahan Indonesia.

Diperparah dengan system hukum dan kelembagaan yang memberikan peluang bagi terjadinya korusi secara sistemik. Pelayanan publik, yang seharusnya diselenggarakan berdasarkan prinsip integritas, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, nyatanya masih jauh dari standar pelayanan minimal. Ada sinyalemen bahwa dalam tata kelola pelayanan publik korupsi didesain secara sistematis sejak pada tahapan perencanaan dan penganggaran. 

Konsekuensi dari kebijakan pelayanan publik yang corrupt demikian adalah tidak terakonodasinya kepentingan masyarakat marjinal terhadap kebutuhan dasar pelayanan publik di dalam peta anggaran di Indonesia. Kedua, penyelengaraan pelayanan publik banyak melanggar prinsip integritas dan akuntabilitas. Ketiga, pelayanan publik yang dilakukan dengan prinsip “ekonomi biaya tinggi” dan semakin tidak accessible bagi masyarakat miskin. Dengan demikian terjadi diskriminasi dalam tata kelola pelayanan publik.

Jalan satu-satunya untuk mencegah merebaknya korupsi adalah mengarusutamakan dan menegakkan kembali prinsip integritas dan akuntabilitas serta transparansi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dengan melibatkan rakyat sebagai centrum dari demokrasi. Integritas seharusnya melekat pada system tata pemerintahan, sehingga korupsi akan mampu dicegah mulai dari upaya membangun tata hukum dan kelembagaan serta budaya birokrasi yang professional dan intact terhadap penyelanggaran tata pelayanan publik didukung oleh pemantauan partisipatif oleh masyarakat (publik oversight).

Salah satu metode untuk melakukan pemantauan terhadap integritas tata kelola pelayanan publik dan penganggaran adalah membangun channel partisipasi publik dalam diskusi-diskusi kebijakan secara intensif, serta membangun jalur komunikasi langsung antara masyarakat dengan pemangku kebijakan.

Dalam rangka mendorong model partisipasi publik tersebut, Kemitraan dan konsorsium SIAP 2 (Sekretariat Nasional Fitra/Seknas Fitra, Asosiasi Pendamping Perempuan Pengusaha Kecil/ASPPUK, dan Lembaga Study Pers dan Pembangunan/LSPP) telah memfasilitasi komunitas masyarakat akar rumput dan komunitas media serta organisasi masarakat sipl untuk secara intensif terlbat dalam pemantauan kebijakan pelayanan publik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban melalui program SIAP 2 (Strengthening Integrity and Accountability Program 2). 

Kini melalui kegiatan siap 2, di beberapa kecamatan di Klaten, terbangun forum pengaduan layanan publik dari kelompok masyarakat. Mereka menerima berbagai keluhan masyarakat atas layanan publik, seperti maraknya pungutan pendidikan saat tahun ajaran baru dsb, rendahnya layanan kesehatan dari kampong hingga kabupaten/kota.

Forum mendampingi masyarakat-korban kepada pihak berkepentingan. Di kab. Kupang, tepatnya di kec. Kupang Tengah, kasus ibu meninggal saat melahirkan karena buruknya jalan dan jauhnya puskesmas dari rumah warga, menyadarkan pemerintah di tingkat kecamatan untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Kini terbentuk “kecamatan siaga” dengan forum integritas sebagai coordinator dan fasilitatornya.

Contoh itu menggambarkan upaya masyarakat yang diinisiasi kelompok perempuan dalam mendorong integritas dan akuntabilitas hingga ke tingkat bawah. Sedangkan Lembaga studi Pers dan Pembangunan dalam upaya penguatan pemantauan pelayanan publik di tingkat akar rumput menggagas sebuah program pemantauan pelayanan publik melalui sms dengan menggunakan perspektif jurnalisme “Jurnalisme SMS.”

Untuk mewujudkan program tersebut LSPP menggandeng 3 Perguruan tinggi di tiga wilayah (Universitas Nusa Cendana – Kupang, Universitas Sumatera Utara – Medan, dan IAIN Ar Raniry – Banda Aceh) yang saat ini tengah berproses, dengan melibatkan berbagai komunitas yang ada, seperti komunitas penarik becak, komunitas etnis (di Aceh), pelajar, petani, nelayan, guru, dan bloger (di Kupang). LSPP juga mentraining 45 jurnalis dari tiga daerah (Banda Aceh, Medan, dan Kupang) “Bagaimana Meliput Pelayanan Publik” dan menyediakan fellowship bagi 9 jurnalis. Dalam prosesnya 9 jurnalis yang mendapatkan fellowship berasal dari enam daerah, (Kupang, Surabaya, Semarang, Pontianak, Medan, dan Banda Aceh). 

Sementara di tingkat nasional, sebagai bagian dari upaya untuk mengadvokasikan pelayanan publik yang lebih akuntabel melalui jalur advokasi kebijakan berbasis evindence (evidence based advocacy),  Kemitraan bersama mitra SIAP 2 telah beberapa instrumen penilaian publik terhadap integritas pelayanan publik, termasuk menilai transparansi informasi publik, Index Integritas Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PII/Procurement Integrity Index) dan Index Tata Kelola di Indonesia (IGI/ Indonesia Governance Index). 

Ketiga instrument ini akan menjadi basis data dalam diskusi intensif kebijakan secara nasional yang akan menghadirkan institusi penyelenggara pelayanan publik dan juga pemangku kebijakan  baik eksekutif maupun legislatif.

Diharapkan melaljui diskusi intensif yang dibangun dari level provinsi sampai dengan level nasional, aspirasi masyarakat khususnya di wilayah yang teralienasi dari pembagunan akan semakin didengar oleh pemegang kebijakan. Harapannya internalisasi system integritas ke dalam tata kelola pelayanan publik, termasuk pengadaan publik akan menjadi rujukan bagi kebijakan.

Dalam rangka membangun diskursus di level nasional tentang kebijakan anggaran dan pelayanan publik, Kemitraan bersama dengan mitra konsorsium SIAP 2 akan menyelenggarakan diskusi nasional yang bertema “Rakyat Menggugat Integritas”. Acara ini akan diselenggarakan dengan dukungan media coverage yang akan mempublikasikan pesan dari acara ini kepada seluruh masyarakat luas.

Selain itu dalam kesempatan ini Kemitraan dan mitra konsorsium akan merelease hasil-hasil pemantauan partisipatif terhadap pelayanan publik dan anggaran yang berisi data kuantitatif yang mampu menunjukan pro forma pemerintah dalam menjalankan tata kelola pelayanan publik.

Tujuan:

1. Menciptakan ruang advokasi dialogis yang mempertemukan masyarakat di berbagai wilayah dengan pemangku kebijakan di level nasional;
2. Membangun rekomendasi kebijakan terhadap tata kelola pelayanan publik dan penganggaran melalui kolaborasi dengan seluruh masyarakat sipil, khususnya rekomendasi untuk menolak korupsi dalam tata kelola penganggaran dan pengadaan publik.

Output:

1. Peta identifikasi masalah pelayanan publik yang diaddresss kepada pemangku kebijakan di level nasional melalui input dari masyarakat sipil dan juga masyarakat akar rumput;
2. Rekomendasi kebijakan pembaruan tata kelola pelayanan publik dan penganggaran kepada pemerintah di level nasional, termasuk kepada anggota lembaga legislative.

Hasil:

1. Terbukanya ruang dialog partisipatif secara nasional antara pemangku kebijakan dengan masyarakat sipil tentang performance pelayanan publik dan penganggaran, yang terpubllikasi pada saat hari Anti Korupsi;
2. Adanya diseminasi hasil pemantauan partisipastif tentang performance pelayanan publik dan penganggaran.
3. Adanya dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang memperbaharui tata kelola pelayanan publik dan penganggaran yang lebih memenuhi prinsip integritas dan anti korupsi.

Indikator:

1. 80% narasumber target dari KPK, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan beberapa politisi serta tokoh anti korupsi hadir sebagai narasumber;
2. Moderator mampu memfasilitasi diskusi interaktif dan merumuskan peta identifikasi masalah dan juga rekomendasi kebijakan dengan cara yang interaktif dan atraktif;
3. Media meliput kegiatan;
4. 80% target peserta sebanyak 150 peserta akan hadir.

Waktu dan Pelaksanaan

Hari/tanggal      : 6 Desember 2013

Waktu               : pukul 09.00-11.45 (diakhiri dengan makan siang bersama)

Tempat             : Ballroom-Hotel Aryadutta,

Alamat              : Jl. Prapatan No. 44-48, Menteng, Jakarta Pusat

Run down acara:

Waktu	Deskripsi Kegiatan	PIC
07.00-09.00	Registrasi peserta
09.00-09.10	Pembukaan oleh Moderator, Charles Binar Sirait	Charles Bonar Sirait
09.10-09.20	Sambutan oleh Eksekutif Director Kemitraan, Wicaksono Sarosa	Wicaksono Sarosa
09.20-09.30	Sambutan oleh Mendagri atau yang mewakili	Gamawan Fauzi
09.30-09.45	Launching Hasil Index Keterbukaan Informasi Publik	Yuna Farhan-Direktur Eksekutif Seknas Fitra
09.45-09.55	Tanggapan Mendagri dan Pemberian Award bagi Daerah Terbaik berdasarkan Hasil Index Keterbukaan Informasi Publik	Perwakilan Kemendagri
09.55-10.00	Tanggapan dari Komite Informasi Publik
10.00-10.10	Rehat Kopi (served by Aryadutta)	Ratih Komala Wahyuni, Eva Mulyanti, Yanti Soaman dan Endang Habsari
10.10-10.20	Launching Awal Hasil Index Integritas Pengadaan Publik	Agung DjojosoekartoDirektur Program Kemitraan
10.20-10.30	Tanggapan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah / LKPP	Agus Rahardjo
10.30-11.45	Diskusi Interaktif dengan narasumber: 1) Basuki Tjahaja Purnama (Wagub DKI Jakarta), 2) Nurul Arifin (Anggota DPR RI), 3) Wicaksono Sarosa (Direktur Eksekutif Kemitraan), 4) Ridwan Saidi (Budayawan pengamat social), 5) Yanti Malela (Yayasan Alfa Omega-NTT), 6) Yanti Susanti (Yayasan Persepsi-Klaten), 7) Perwakilan Kementrian Kesehatan; 8) Danang Girindra, Ketua Ombudsman Republik Indonesia. 9) Abraham Samad (Ketua KPK).10. Okky  Satrio (Budayawan);  11. Dedy G Hutajulu (Journalist);  12. Fakhrurradzie Gade (journalist);  13. Ucok Sky Khadafi Activist)	Fasilitator : Dr.Widjajanto – Deputy Director II – Univ Paramadina. Charles Bonar Sirait
11.45-12.45	Break – Sholat Jumat
12.45 – 13.00	Penutupan	Agung Djojosoekarto, Direktur Program Kemitraan
13.00 -14.00	Makan Siang

Fasilitator : Dr.Widjajanto, Deputy Director II – Universitas Paramadina.

Target Peserta:

1.       Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB)
3. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
6. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

7.       Kementerian Kesehatan (Kemenskes)

8.       Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU)

9.       Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

10.   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

11.   Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

12.   Kementerian Koordinasi bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

13.   Kementerian Kehutanan (Kemenhut)

14.   Kementerian Sosial (Kemensos)

15.   Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH)

16.   Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)

17.   Kementerian PP dan PA

18.   Mahkamah Agung

19.   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

20.   Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

21.   Kejaksaan Agung (Kejagung)

22.   Bareskrim Polri

23.   Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP)

24.   Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

25.   Komite Informasi Publik (KIP)

26.   Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)

27.   Perwakilan Anggota DPR RI

28.   Perwakilan Pemda Kebume

29.   Perwakilan Pemda NTT

30.   Perwakilan Pemda Jateng

31.   Universitas Paradina

32.   Fakultas Hukum UI

33.   Fakultas Hukum Atma Jaya

34.   Para Donors

35.   Kompak Komunitas Mahasiswa Peduli Anti Korupsi Universitas Paramadina.

36.   Perwakilan CSO Nasional (Seknas Fitra, LSPP, Asppuk, KUAK, PATTIRO, TII, ICW, MTI, YAPPIKA, IPW, PWYP Indonesia, MSI, IBC, IAI, KRHN, PSHK, LEIP, ACFE, ICEL, INFID, INET, AJI, LBH, Current Asia, YLBHI, WALHI, TIRI, Konsil LSM Indonesia, Indonesia Mengajar)

37.   Media Nasional dan regional (Tempo, Jakarta Post, Kompas, Redpel Investigasi)

Kontak Person:

1. Natalia Hera Setiyawati (untuk substansi kegiatan)

Email: natalia.hera@kemitraan.or.id, hp: 082140574753

2. Ramot (untuk protokoler)
3. Yanti Soaman (untuk kehadiran peserta dan narasumber)

Email: yanti.soaman@kemitraan.or.id; hp:0813614600971; telepon 021-72799566 ext 255

4. Nadjib (untuk kehadiran peserta dan narasumber) hp.081219277574
5. Tya Alif (untuk kehadiran peserta dan narasumber) hp.08176333534
6. Evamulyanti (untuk kehadiran peserta dan narasumber) hp.081319007363
7. Leni Hartini  (untuk kehadiran peserta dan narasumber ) hp.085890491975
8. Pedro Horas (untuk kehadiran peserta dan narasumber)

Email : (pedro.horas@kemitraan.or.id); telepon 021-72799566 ext 407

9. Samiati (untuk kehadiran peserta dan narasumber)

Email : (samiati@kemitraan.or.id)  ; telepon 021-72799566 ext 401

Kantor Sekretariat:

Kantor Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jalan Wolter Monginsidi No. 3

Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12106